Mabespresisi.com,(Muba) – Proyek pembangunan Tembok Penahanan Jalan Nasional di Desa Epil, Kecamatan Lais, kembali menuai sorotan tajam. Hasil investigasi Tim media di lapangan pada Minggu, 30/11/2025, menunjukkan indikasi kuat bahwa proyek tersebut tidak memberikan kualitas konstruksi yang berkelanjutan, meskipun telah beberapa kali dilakukan pembangunan.
Di lapangan, masyarakat menilai proyek ini terkesan menjadi “ladang pekerjaan swakelola semu”, sebab baru saja tahun 2024 Lalu selesai dikerjakan oleh pihak ketiga, kondisi bangunan kembali mengalami kerusakan dalam waktu relatif singkat. Fakta ini menimbulkan pertanyaan serius terkait perencanaan teknis, mutu pekerjaan, serta efektivitas pengawasan proyek.
“Kalau pembangunan dilakukan sesuai amanat undang-undang dan standar teknis, seharusnya hasilnya bisa dirasakan dalam jangka panjang, bukan rusak berulang,” ujar salah satu narasumber kepada media.
Lebih jauh, narasumber tersebut menyampaikan kekecewaan mendalam terhadap kondisi infrastruktur nasional yang dinilai tidak mencerminkan kemajuan negara merdeka.
“Kalau seperti ini terus, Indonesia yang sudah merdeka justru terlihat kalah kualitas pembangunannya dibandingkan zaman penjajahan,” tegasnya.
Kondisi tersebut memperkuat dugaan bahwa proyek yang dibiayai dari uang rakyat ini belum direncanakan dan diawasi secara serius, baik dari sisi kajian teknis, pelaksanaan di lapangan, maupun pengendalian mutu pasca-pekerjaan.
Masyarakat dan pengguna jalan secara tegas meminta pemerintah pusat, khususnya instansi penanganan Jalan Nasional melalui Balai Besar terkait, agar tidak lagi menjalankan pembangunan secara rutinitas administratif semata, melainkan berbasis kualitas, ketahanan konstruksi, dan akuntabilitas anggaran.
Proyek infrastruktur nasional seharusnya menjadi simbol kehadiran negara dalam melindungi keselamatan pengguna jalan dan menjamin efisiensi anggaran publik, bukan justru meninggalkan jejak kegagalan berulang yang terus membebani keuangan negara.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari pihak Balai Besar Jalan Nasional terkait temuan di lapangan. Segenap tim Media membuka ruang klarifikasi dan konfirmasi sebagai bagian dari prinsip keberimbangan dan kontrol publik. (Randi/team)
