Mabes Presisi.Com — Kayuagung-Menjelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Kayu Agung bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ogan Komering Ilir (OKI) menggelar rapat koordinasi untuk mempersiapkan Tempat Pemungutan Suara (TPS) di dalam Lapas Kayu Agung, Selasa (21/05).
Rapat yang dihadiri oleh perwakilan Lapas Kayu Agung dan KPU OKI ini bertujuan untuk memastikan kelancaran dan keterlibatan warga binaan dalam proses demokrasi. Kepala Lapas Kayu Agung Jepri Ginting, menyatakan pentingnya partisipasi warga binaan dalam Pilkada sebagai bagian dari hak politik mereka yang harus dihormati dan difasilitasi dengan baik.
“Koordinasi dengan KPU OKI adalah langkah strategis untuk memastikan bahwa warga binaan kami dapat menggunakan hak pilih mereka dengan aman dan tertib. Kami berkomitmen untuk menyediakan fasilitas yang memadai dan memastikan seluruh proses berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku,” ujar Jepri.
Dalam rapat ini, dibahas berbagai aspek teknis terkait penyelenggaraan TPS di Lapas, termasuk penempatan TPS, logistik pemilu, serta prosedur pengamanan. Selain itu, juga dibahas mengenai sosialisasi dan edukasi kepada warga binaan mengenai pentingnya partisipasi dalam Pilkada dan tata cara pemungutan suara.
Perwakilan dari KPU OKI, Alhudri, menjelaskan bahwa pihaknya siap memberikan dukungan penuh dalam penyelenggaraan TPS di Lapas Kayu Agung. “Kami akan memastikan semua kebutuhan logistik terpenuhi dan memberikan pelatihan kepada petugas yang akan bertugas di TPS Lapas. Ini adalah bagian dari upaya kami untuk menjamin bahwa semua warga negara, termasuk warga binaan, dapat berpartisipasi dalam proses demokrasi,” katanya.
Kerjasama antara Lapas Kayu Agung dan KPU OKI ini diharapkan dapat memberikan contoh positif dalam pelaksanaan Pilkada yang inklusif dan merata. Dengan persiapan yang matang, diharapkan proses pemungutan suara di dalam Lapas dapat berjalan lancar tanpa kendala.
Kesuksesan koordinasi ini menunjukkan komitmen kedua belah pihak dalam menjaga hak-hak politik warga binaan dan memastikan bahwa mereka tetap dapat berpartisipasi aktif dalam menentukan masa depan daerah melalui Pilkada.( Deni.K)